WEBINAR: PANCASILA WAY OF LIFE PADA MASA PANDEMI COVID 19

Dr. Abdul Hamid, SH.MH. Dosen Uniska MAB Banjarmasin, Sabtu 20 Juni 2020

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadilidi sidang pengadilan.

Hak saksi: berhak dipanggil secara patut, berhak memberikan keterangan secara bebas dari pengaruh siapa pun, berhak mendapat perlindungan, berhak menolak menandatangani BAP dengan alasan yang kuat, berhak menolak pertanyaan yang menjerat, berhak mendapatkan juru Bahasa atau penterjemah, dan lainnya

Hak Terdakwa: berhak diadili segera oleh pengadilan, berhak
diberitahukan dakwaannya dengan Bahasa yang jelas, berhak
memberikan keterangan secara bebas, berhak mendapatkan juru Bahasa, berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum dan memilih sendiri, berhak menghubungi penasihat hukumnya, berhak menghubungi dan menerima doktor pribadi, rohaniawan, dan keluarganya, berhak diadili dipersidangan terbuka untuk umum, berhak mengajukan saksi/ahli, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

BEBERAPA ATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PERSIDANGAN ONLINE
a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Tanggal 1 Desember 1981.
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Tanggal 7 Agustus 2018
d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tanggal 31 Maret 2020.
e. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminstrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tanggal 6 Agustus 2019.
f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, dimana tidak bisa lagi memperpanjang lagi masa penahanan.
g. Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 24 Maret 2020, dimana melarang pengiriman dan pengeluarah tahanan dari rumah tahanan.
h. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenanangan Kejaksaan di Tengah Pandemi Covid-19.
i. Maklumat Kepala Kepolisian RI Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19

MAHKAMAH AGUNG RI DAN KEJAKSAAN AGUNG RI MELEGALKAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ONLINE (JAKARTA.COM RABU, 1 APRIL 2020)
– Menurut Sekjen DPN Peradi Sugeng Teguh Santoso, persidangan secara online dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan KUHAP dan sangat rawan dipermainkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. Perkara pidana mengejar kebenaran materiil, berbeda dengan perkara perdata yang mengejar kebenaran formil.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminstrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tanggal 6 Agustus 2019. Ketentuan Pasal 4 persidangan online hanya dapat diterapkan pada perkara perdata, tetapi walaupun demikian dalam sidang pembuktian para pihak dan saksi-saksi tetap harus hadir dan dilaksanakan seperti persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan juga ketentuan Pasal 25 Perma tersebut.

– Tanggapan Mahkamah Agung RI melalui jubir dan juga Ketua Muda Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganra:
a. Memang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi persidangan online sudah banyak dilakukan jauh sebelum adanya Covid-19, seperti persidangan Ustadz Abu Bakar Baazir dan perkara-perkara pelanggaran HAM berat Timor Timur.
b. Sidang online merupakan alternative terbaik untuk melayani pencari keadilan.
c. Mahkamah Agung RI sudah sering mempraktikan dan menjadi kebijakan dalam memanfaatkan tehnologi informatika.
d. Persidangan lebih cepat diselesaikan dan tidak bertele-tele serta tidak memancing adanya pertemuan para pihak.
e. Persidangan online bukanlah suatu kewajiban, tetapi hanya pilihan yang terbaik dalam rangka menghindari terjangkitnya Covid-19.


Menurut Prof. Dr. Indriayanto Seno Adji, persidangan online adalah Quasi Court, (Jumat, tanggal 27 Maret 2020) yang bersifat darurat abnormal, sehingga harus dimaknai tidak terikat secara keta tatas aturan formal dan materil melainkan ada pengecualian atau kekhususan terhadap KUHAP. Dengan demikian, hakim dapat memberikan terobosan terhadap regulasinya, baik yang tidak mengatur, mengatur, atau mengatur tetapi tidak jelas suatu regulasinya

KAJIAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(Rabu, 10 Juni 2020 jam 09.55 WIB),
Mengambil sampel di 16 PN di seluruh Indonesia, di antaranya PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Kota Bogor, PN Cibinong, PN Kabupaten Bogor, dan PN Bekasi, PN Tangerang, PN Serang, PN Medan, PN Batam, PN Jambi. PN Surabaya, PN Batam,PN Jambi, PN Denpasar, PN Banjarmasin, PN Kupang, PN
Manokwari. Ada beberapa kendala:
A. Sumber Daya Manusia:
1. Banyak hakim, jaksa, pengacara yang belum menguasai tehnologi informatika.
2. Kejaksaan, PN, dan LP masih kurang Tenaga TI.
B. Sarana dan Prasarana Persidangan:
1. Infrastruktur computer dan jaringan internet di PN, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan terbatas, seperti : layar, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suara.
3. Di ruang sidang hanya tersedia 1 layar akibatnya Jaksa dan Pengacara tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas.
4. Penasihat hukum harus duduk berdampingan dengan jaksa dan saksi agar dapat bergiliran menggunakan mikrofon dan terekam kamera.
5. Persidangan sering terputus bukan karena jaringan buruk tetapi karena teknis perangkat lunak yang digunakan hanya selama 40 menit karena menggunakan aplikasi zoom gratis/tidak berbayar.
C. Pelaksanaan Persidangan:
1. Beberapa pengadilan hanya melakukan koordinasi dengan kejaksaan tanpa melibatkan pengacara dan LP.
2. Penasihat hukum tidak mendapatkan informasi mengenai proses persidangan
3. Dalam persidangan online Advokat tidak dapat dekat dengan kliennya, karena terdakwa berada di LP, akibatnya mengurangi kualitas pendampingan terdakwa.
4. Persidangan online diragukan Advokat karena kebebasan saksi dalam memberikan keterangan, karena tidak melihat mimik wajahnya secara langsung.
5. Beberapa pengadilan melakukan persidangan online hanya majelis hakim
yang bersidang di ruang persidangan, tanpa dihadiri jaksa, advokat, dan terdakwa.
6. Beberapa pengadilan melakukan persidangan online dihadiri majelis hakim, jaksa, dan advokat, dan tanpa dihadiri terdakwa

PENUTUP
1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera merevisi UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia harus menyusun dan membuat regulasi standarisasi sarana dan prasarana persidangan secara online di pengadilan sebelum adanya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Pemerintah segera melakukan penambahan tenaga TI di semua pengadilan, kejaksaan, dan Lembaga pemasyarakatan.
4. Membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sidang online selama in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *