PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID -19

Dr. Akhmad Munawar, SH., M.H.

Wabah Pandemi Covid 19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, berdampak pada perubahan seluruh dimensi/bidang kehidupan, diantaranya terjadi perubahan di bidang  ekonomi, sosial, budaya agama, pendidikan, tidak terkecuali bidang hukum. Dalam kondisi apa pun penegakan hukum tidak boleh berhenti, hal ini sejalan dengan semboyan IKADIN yaiutu “Fiat Justitia Ruat Coulum” yang berarti, Hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Namun penegakan hukum tentunya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat negara dalam keadaan normal.

            Disatu sisi dalam keadaan apapun hukum harus tetap ditegakkan, disisi lain keselamatan masyarakat (warga negara) harus tetap dilindungi. Istilah  yang pernah disampaikan oleh seorang Filsup Italy Marcus Tullius Cicero yang mengatakan, “salus populi suprema lex esto” yang artinya adalah keselamatan rakya merupakan hukum tertinggi. Sehingga dalam hal ini hukum harus tetap ditegakan dengan tetap memperhatikan keselamatan rakyat.

Untuk menekan penyebaran wabah Pandemi Covid – 19 Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi/peraturan. Dengan dikeluarkannya regulasi tersebut berdampak pula pada teknis/pedoman pelaksanaan persidangan yang merupakan bagian dari penegakan hukum, sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan persidangan dalam situasi normal. Yang  terdampak langsung pada penegakan hukum adalah proses pemeriksaaan perkara pidana, terutama pemeriksaan di pengadilan. Dengan diberlakukannya pedoman protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya, tidak boleh berkumpul di tempat umum, jaga jarak, dan seterusnya, untuk menyikapi pedoman protokol kesehatan tersebut institusi penegak hukum juga membuat regulasi berkaitan dengan Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Rangka Percepatan penanganan covid -19.

Dari beberapa regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing institusi penegak hukum dan Kemenkum HAM, kemudian dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (MoU) MARI, Kejagung dan Kemnkumham RI tentang Sidang perkara pidana dilakukan secara online atau daring, yang ditandatangani tanggal 13 April 2020 melalui video conference.

Beberapa regulasi yang ditetapkan oleh institusi penegak hukum tersebut telah menyimpangi beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di masa wabah pandemi COVID – 19 hukum harus tetap ditegakkan dengan tidak melanggar hukum dan tetap mengedepankan keselamatan rakyat.

Kata Kunci : Problematika, Penegakan Hukum,Pandemi Covid – 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *